MUI Dorong Sinergi Negara dan Agama Wujudkan Kemaslahatan Publik
JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa kebijakan negara yang membawa kemaslahatan bagi rakyat patut mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk para ulama.
Namun demikian, jika kebijakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, maka sudah menjadi tugas ulama untuk memberikan kritik dan perbaikan secara konstruktif.
Pernyataan itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, dalam Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ACFS) ke-9 yang digelar di Jakarta, Sabtu (26/7).
Urgensi Sinergi Antara Kekuatan Negara dan Agama
Dalam forum tahunan tersebut, Ni’am menekankan pentingnya sinergi antara kekuatan negara dan agama dalam membangun bangsa.
“Negara yang mendukung kemaslahatan harus didukung. Tapi bila kebijakan yang dibuat menabrak nilai-nilai agama, maka perlu diingatkan dan diluruskan. ” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Ia menyebutkan sejumlah kebijakan Kabinet Merah Putih perlu kita lihat. Diantaranya program MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, sebagai bentuk nyata konsistensi pemerintah dalam mengupayakan kemaslahatan publik.
“Fatwa hadir bukan hanya memberi penguatan terhadap kebijakan yang maslahat, tetapi juga hadir untuk memperingatkan bila kebijakan itu membawa mafsadah (kerusakan) atau bertentangan dengan syariat,” ungkapnya.
Saling Menguatkan demi Negara
Menurut Ni’am, hubungan antara ulama (ahli agama) dan umaro (pemerintah) bersifat simbiotik. Yang dimaksud adalah saling menguatkan demi tercapainya tujuan negara yang maslahat dan berkeadilan.
Forum ACFS MUI, lanjutnya, menjadi wadah penting untuk membangun komunikasi dua arah antara lembaga keagamaan dan pemangku kebijakan negara.
“Agama harus tetap menjadi pelita bagi ulil amri. Karena dalam beberapa kasus, bahkan dalam proses legislasi, aturan yang dihasilkan bisa saja menyimpang dari syariat. Di sinilah fatwa-fatwa MUI berperan aktif menjalankan kemitraan ulama dan pemerintah,” tuturnya.
Ni’am menegaskan, kritik terhadap kebijakan negara oleh ulama bukanlah bentuk oposisi, melainkan bagian dari komitmen ishlah (perbaikan) dengan penuh hikmah. Peran ini, menurutnya, semakin penting di tengah kompleksitas kebijakan publik yang berkembang saat ini.
Sumber: MUI Dorong Sinergi Negara dan Agama Wujudkan Kemaslahatan Publik – Kupang News
