Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Ni’am Minta Setop Penjarahan Karena Melanggar Hukum
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh menyerukan agar aksi unjuk rasa menghentikan penjarahan, karena melanggar hukum.
Seruan ini merupakan tanggapan atas penjarahan rumah beberapa Anggota DPR-RI bahkan Menteri Keuangan RI.
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menekankan, penyampaian aspirasi, jangan diikuti dengan anarkisme, penjarahan atau pencurian harta orang lain.
Prof Ni’am menegaskan, tindakan anarkisme dan penjarahan harta orang lain bertentangan dengan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bagi massa yang mengambil, menyimpan, dan/atau menguasai barang secara tidak hak, agar segera mengembalikan kepada pemilik atau kepada yang berwajib, supaya tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari,” kata Prof Ni’am, Ahad (31 Agustus 2025).
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini mengajak semua pihak untuk menahan diri dan bermuhasabah (melakukan introspeksi). Tak hanya itu, juga berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian, perbaikan serta mencegah terjadinya tindakan destruktif yang bisa mengganggu keamanan dan kedamaian.
“Di tengah situasi sosial ekonomi dan sosial politik yang kurang baik, kesenjangan masih tinggi, maka pejabat dan masyarakat sudah seharusnya mengedepankan gaya hidup sederhana,” tegasnya.
Selain itu, Prof Ni’am meminta agar masyarakat dan pejabat membangun solidaritas sosial. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengedepankan peduli sosial, menghindari flexing, dan hedonisme, meski sekedar untuk konten.
Prof Ni’am menekankan penyampaian aspirasi untuk perbaikan negeri dan koreksi atas kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat. Perlu direspons secara bijak dan cepat, serta komitmen untuk mendengar dan melaksanakan perbaikan.
“Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak.” ungkapnya.
Sumber: Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Ni’am Minta Setop Penjarahan Karena Melanggar Hukum
